MEDAN – Polemik yang melibatkan sejumlah aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Medan dinilai harus menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme dan etika dalam melayani masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Medan Fraksi PKS, Syaiful Ramadhan, menegaskan bahwa setiap aparatur harus siap menjalankan tugasnya dalam kondisi apa pun sebagai konsekuensi dari amanah sebagai pelayan publik. Pernyataan itu disampaikannya kepada wartawan di Kota Medan, Kamis (6/8/2026).
Pernyataan tersebut merupakan respons atas polemik yang melibatkan Lurah Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, dan Lurah Aur, Kecamatan Medan Maimun. Menurut Syaiful, peristiwa tersebut hendaknya menjadi pembelajaran bagi seluruh aparatur agar semakin profesional, amanah, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian publik terjadi saat Lurah Paya Pasir menimpali keluhan seorang warga mengenai lampu penerangan jalan umum (LPJU) ketika Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, berdialog dengan warga. Video tersebut kemudian beredar luas di media sosial.
Menanggapi polemik yang berkembang, Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Ia menjelaskan bahwa ucapannya terlontar secara spontan karena merasa telah lama mengenal warga yang menyampaikan aspirasi tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk mengejek.
Meski demikian, Syaiful menilai setiap aparatur tetap dituntut menjaga sikap dan profesionalisme, terutama mereka yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Sebagai pelayan masyarakat, mereka harus siap melayani dalam kondisi apa pun, baik saat masyarakat sedang senang maupun ketika sedang mengalami kesulitan. Itu adalah konsekuensi sebagai pelayan publik,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa seorang aparatur tidak hanya dinilai dari kemampuannya menjalankan tugas administratif, tetapi juga dari etika, cara berkomunikasi, serta kemampuannya membangun kepercayaan publik. Menurutnya, sikap yang baik akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Syaiful juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Medan yang menindaklanjuti polemik tersebut. Menurutnya, pembinaan maupun sanksi yang diberikan diharapkan tidak sekadar memberikan efek jera, tetapi juga menjadi momentum evaluasi bagi seluruh aparatur agar kualitas pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
“Kita apresiasi ketegasan Pemkot Medan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syaiful mengingatkan bahwa perilaku setiap aparatur turut memengaruhi citra pemerintah daerah. Karena itu, ketika kepala daerah berupaya membangun kepercayaan masyarakat dengan hadir dan mendengarkan aspirasi secara langsung, seluruh jajaran pemerintahan juga harus menunjukkan komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan berintegritas.
“Tindakan seperti itu bisa merusak marwah Wali Kota sebagai atasannya. Ketika kepala daerah berupaya membangun kepercayaan masyarakat dengan hadir dan mendengar langsung keluhan warga, maka seluruh aparatur harus memiliki semangat yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik,” pungkasnya.
Sumber: Inspirasinews.id dan Detiknews, Agustus 2026
Leave a Reply