JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi PKS, Slamet, menilai keberhasilan sektor pangan tidak cukup diukur dari besarnya cadangan beras nasional. Menurutnya, stok yang melimpah harus mampu menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui tata niaga yang lebih efisien dan berkeadilan.
Slamet mengungkapkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada Juli 2026 telah mencapai sekitar 5,2 hingga 5,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 1,23 juta ton. Meski demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya berdampak pada stabilitas harga maupun peningkatan pendapatan petani.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga beras pada Juni 2026 masih mengalami kenaikan. Di tingkat penggilingan, harga beras meningkat 0,97 persen dibanding bulan sebelumnya (month to month/mtm) dan 6,96 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Sementara itu, harga beras premium naik 1,01 persen (mtm) dan 11,66 persen (yoy), sedangkan beras medium meningkat 0,92 persen (mtm) serta 5,10 persen (yoy).
Di sisi lain, Nilai Tukar Petani (NTP) justru turun menjadi 127,65, atau melemah 0,06 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan tercatat pada subsektor hortikultura sebesar 0,42 persen, perkebunan rakyat 0,46 persen, dan peternakan 1,85 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga di tingkat konsumen belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi petani sebagai produsen.
Menurut Slamet, persoalan utama sektor perberasan saat ini tidak lagi bertumpu pada kemampuan produksi, melainkan pada efektivitas tata niaga, distribusi, dan efisiensi rantai pasok. Ia menilai masih tingginya biaya logistik, belum optimalnya hilirisasi pangan, serta lemahnya transparansi perdagangan menyebabkan nilai tambah lebih banyak dinikmati di sepanjang jalur distribusi daripada oleh petani.
“Keberhasilan pangan tidak boleh hanya diukur dari penuh atau tidaknya gudang Bulog. Stok yang besar harus mampu menekan harga di pasar dan meningkatkan pendapatan petani. Jika harga tetap tinggi sementara petani belum sejahtera, berarti ada mata rantai yang perlu dibenahi,” tegasnya.
Sebagai solusi, Fraksi PKS mendorong pemerintah mempercepat reformasi tata niaga beras melalui penguatan sistem data stok dan harga secara real-time, peningkatan efisiensi logistik, pengawasan terhadap margin perdagangan, penguatan koperasi dan kelembagaan ekonomi petani, serta percepatan hilirisasi pangan agar nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh produsen.
Selain itu, Slamet menilai keberhasilan kebijakan pangan perlu diukur dengan indikator yang lebih komprehensif. Tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan besarnya stok nasional, tetapi juga mencakup stabilitas harga, efisiensi distribusi, serta peningkatan kesejahteraan petani.
“Ketahanan pangan yang sesungguhnya adalah ketika stok nasional tetap aman, harga beras terjangkau bagi masyarakat, dan petani memperoleh keuntungan yang layak. Ketiga tujuan tersebut harus dicapai secara bersamaan melalui tata niaga yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan,” pungkas Slamet.
Sumber: Website Fraksi PKS DPR RI, Juli 2026
Leave a Reply