JAKARTA – DPP PKS melalui Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas (BPMRD) menyusun kurikulum dan modul Gerakan Sayangi Rentan dan Disabilitas (AKSES) untuk memperkuat kapasitas pejabat publik dalam menghadirkan kebijakan yang inklusif. Penyusunan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) di Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (9/8/2026), yang berlangsung secara luring dan daring.
FGD menghadirkan Yeni Rosdianti dan Israyani sebagai narasumber. Pembahasan menyoroti peran pejabat publik dalam mengidentifikasi kebutuhan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, membangun koordinasi, mengawal implementasi, serta mengevaluasi kebijakan agar tepat sasaran.
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas, Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa kebijakan sosial harus mampu melindungi seluruh warga, terutama kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Menurutnya, penyusunan kebijakan perlu melibatkan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
“Untuk itu, kebijakan perlu disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dengan melibatkan pihak terdampak sejak perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi publik harus bermakna: suara masyarakat didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan,” ujar Netty.
Melalui penyusunan kurikulum dan modul AKSES, BPMRD mendorong penguatan pemahaman pejabat publik agar mampu merumuskan dan mengawal kebijakan serta pelayanan yang responsif terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat. Program ini diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat praktik kebijakan yang adil dan inklusif.
Pada akhirnya, kebijakan publik tidak cukup hanya terlaksana secara administratif, tetapi harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan seluruh warga. Penguatan kapasitas pejabat publik melalui AKSES diharapkan turut memastikan kelompok rentan dan penyandang disabilitas memperoleh pelayanan, kesempatan, dan perlindungan yang setara serta bermartabat.
Sumber: Website DPP PKS, Agustus 2026
Leave a Reply