MEDAN — Pendangkalan kawasan pantai dan perairan di Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, mulai mengganggu aktivitas nelayan. Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Salman Alfarisi, mendesak pemerintah menangani persoalan tersebut secara terpadu, mulai dari mengkaji sumber sedimentasi, menentukan titik pengerukan, mengelola material hasil kerukan, hingga memperkuat koordinasi lintas instansi.
Salman menilai persoalan pendangkalan tidak cukup diatasi secara insidental. Menurutnya, diperlukan kajian untuk mengetahui sumber sedimentasi, pola pergerakannya, serta titik-titik yang membutuhkan pengerukan agar langkah yang diambil dapat memberikan hasil berkelanjutan.
“Kalau pendangkalan terus terjadi, masyarakat yang paling merasakan dampaknya. Ini harus ditangani secara serius, terukur dan berkelanjutan, bukan menunggu sampai kondisinya semakin parah,” kata Salman kepada wartawan, Senin (28/9/2026).
Untuk itu, Salman mendorong Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II melakukan kajian terhadap sedimentasi yang berkaitan dengan sistem aliran sungai, sekaligus menentukan lokasi yang menjadi prioritas pengerukan.
Sementara untuk kawasan perairan pelabuhan, Salman meminta KSOP Utama Belawan dan Pelindo memastikan penanganan alur serta kolam pelabuhan tetap memperhatikan kondisi dan kepentingan masyarakat pesisir.
Menurut Salman, pengerukan tidak boleh berhenti pada proses pengangkatan material dari dasar perairan. Pengelolaan material hasil kerukan juga harus direncanakan dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan baru di kawasan pesisir.
“Harus ada pemetaan kedalaman, pengerukan titik prioritas dan pengelolaan material hasil kerukan yang tepat. Jangan sampai sedimentasi hanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain,” tegasnya.
Selain pengerukan, Salman meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Menurutnya, persoalan pendangkalan di kawasan pesisir membutuhkan langkah terintegrasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri antarinstansi.
Ia menekankan bahwa kepentingan nelayan, kondisi lingkungan pesisir, serta keselamatan masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah tersebut. Upaya mengatasi pendangkalan, menurutnya, perlu dilakukan secara terukur agar tidak hanya menyelesaikan persoalan pada satu titik, tetapi juga mencegah munculnya masalah serupa di kemudian hari.
Dorongan Salman tersebut menjadi bagian dari perhatian terhadap kondisi masyarakat pesisir yang terdampak perubahan kondisi perairan. Penanganan yang terukur dan berkelanjutan diharapkan dapat menjaga aktivitas nelayan sekaligus mendukung keberlanjutan kawasan pesisir Sicanang.
Sumber: RMOLSUMUT, September 2026
Leave a Reply