JAKARTA – Rencana konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan Jakarta pada 3 November 2026 menuai kritik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI meminta pemerintah membatalkan konser tersebut karena menduga Bocelli pernah terlibat dalam penggalangan dana untuk Israel Defense Forces (IDF). Menanggapi polemik itu, anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyoroti sikap pemerintah dan mengingatkan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.
Mardani menegaskan, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina harus tercermin dalam setiap keputusan pemerintah. Menurutnya, Indonesia perlu bersikap konsisten terhadap pihak-pihak yang dinilai mendukung gerakan Zionisme dan menghambat perjuangan rakyat Palestina.
“Ini bukan sikap anti-agama, bukan anti-Semit, bukan anti-kerja sama, tetapi ada entitas yang mendukung Zionis, bahkan salah satu inti utama gerakan Zionis, Israel Defense Force, yang harus terus kita hambat,” ujar Mardani kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).
Ia menjelaskan, sikap kritis terhadap pihak yang mendukung Israel bukan berarti menolak agama tertentu atau menentang kerja sama internasional. Persoalannya, menurut Mardani, adalah memastikan bahwa kerja sama dan kegiatan yang berlangsung di Indonesia tidak justru memberikan keuntungan kepada pihak yang dinilai bertentangan dengan perjuangan kemerdekaan Palestina.
Karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menyampaikan dukungan kepada Palestina melalui pernyataan politik. Komitmen tersebut harus terlihat dalam kebijakan dan tindakan yang diambil, termasuk ketika pemerintah menyikapi kegiatan yang memiliki dugaan keterkaitan dengan pihak pendukung Israel.
Desakan pembatalan konser juga disampaikan MUI melalui Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim. MUI meminta pemerintah tidak melanjutkan penyelenggaraan konser Andrea Bocelli karena berkaitan dengan sikap Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina.
Sudarnoto menyebut, permintaan itu didasarkan pada informasi dugaan keterlibatan Bocelli dalam penggalangan dana untuk Israel Defense Forces (IDF) di Los Angeles pada 2010 serta penampilannya dalam konser di Tel Aviv pada 2022. Informasi tersebut menjadi salah satu alasan MUI meminta pemerintah mempertimbangkan kembali penyelenggaraan konser.
“Kali ini kembali saya ingin menegaskan bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan,” kata Sudarnoto dalam pernyataan pada Senin (12/10/2026).
Ia juga meminta agar Indonesia tidak memberikan panggung kepada pihak yang dinilai turut mendukung kekerasan terhadap warga Gaza dan Palestina.
“Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina,” tegasnya.
Sudarnoto berharap pemerintah segera mengambil keputusan terkait permintaan tersebut. Ia menyatakan MUI akan mengapresiasi apabila pemerintah membatalkan konser sebagai bentuk sikap terhadap persoalan Palestina.
“Kami sangat mengapresiasi jika pemerintah segera mengambil sikap tegas untuk membatalkan konser ini,” ujarnya.
Dalam menyampaikan keberatannya, MUI juga merujuk pada fatwa yang melarang dukungan terhadap Israel dan pihak-pihak yang mendukung penjajahan Israel. MUI menilai prinsip tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menyikapi kegiatan yang melibatkan pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan dukungan terhadap Israel.
Sebelumnya, pemerintah pernah membatalkan rencana konser musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup musik Israel & New Breed. Keputusan tersebut menjadi pembanding dalam polemik konser Andrea Bocelli. Perbedaan sikap pemerintah terhadap kedua rencana konser itu turut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan dalam menyikapi kegiatan yang dikaitkan dengan dukungan kepada Israel.
Polemik ini memperlihatkan bahwa persoalan konser Andrea Bocelli tidak hanya menyangkut penyelenggaraan pertunjukan musik. Lebih dari itu, muncul tuntutan agar pemerintah menunjukkan sikap yang konsisten terhadap komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.
Mardani mengingatkan, dukungan kepada Palestina harus diwujudkan melalui keputusan yang sejalan dengan pernyataan pemerintah selama ini. Dengan demikian, komitmen Indonesia dalam membela hak rakyat Palestina tidak berhenti sebagai retorika, tetapi benar-benar tercermin dalam tindakan.
Sumber: Tribun News, Oktober 2026
Leave a Reply