JAKARTA – Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS yang berlangsung di Jakarta pada 19 – 21 Oktober 2026 menjadi forum penguatan komitmen Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara dalam mengawal kebijakan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Presiden PKS Dr. H. Almuzzammil Yusuf menegaskan pentingnya sikap kritis, konstruktif, dan solutif dalam menjalankan peran politik. Arahan tersebut menjadi pedoman bagi Fraksi PKS Sumut dalam menyikapi berbagai persoalan masyarakat serta mengawal kebijakan pemerintah agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara Usman Jakfar, menegaskan bahwa Bimteknas menjadi sarana penting untuk mengonsolidasikan seluruh pejabat publik dan anggota legislatif PKS di Indonesia. Menurutnya, arahan strategis Presiden PKS menjadi landasan bagi para kader yang menjalankan amanah di lembaga pemerintahan untuk bergerak melayani masyarakat.
.
“Bimtek ini adalah cara untuk mengkonsolidasikan seluruh pejabat publik maupun Aleg PKS di seluruh Indonesia, arahan strategis dari Pak Presiden PKS menjadi salah satu landasan kita dalam bergerak melayani masyarakat,” ujar Usman Jakfar.
.
Dalam Bimteknas tersebut, Presiden PKS menyampaikan 14 poin arahan strategis yang mencakup sikap politik partai, pengawalan kebijakan pemerintah, pelayanan masyarakat, hingga komitmen pejabat publik. Arahan tersebut menjadi pedoman bagi kader PKS dalam menjalankan peran politik dan pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Berikut 14 poin arahan Presiden PKS:
- Sikap Politik PKS dalam Koalisi: Kritis, Konstruktif, dan Solutif
PKS menegaskan posisi politiknya dalam koalisi pemerintahan dengan sikap kritis, konstruktif, sekaligus solutif untuk mengoreksi dan mempertajam kebijakan negara demi kepentingan bangsa sebagai wujud amar makruf nahi mungkar. - Pengawalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
PKS mendukung niat mulia program MBG untuk membantu anak-anak dan keluarga miskin, namun memberikan catatan kritis agar tata kelolanya tepat sasaran, bebas korupsi, terhindar dari risiko keracunan, serta tidak mengganggu anggaran dasar pendidikan, kesehatan, dan dana desa. - Penanganan Karhutla dan Kepedulian Lingkungan
PKS menyoroti krisis udara bersih akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menginstruksikan pejabat publik PKS untuk memotong gaji guna membantu warga terdampak. PKS juga menjadikan kantor-kantor partai sebagai “Rumah Rakyat”, mengusulkan RUU Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan, dan mendesak pencabutan izin korporasi yang membakar hutan. - Penanganan Kelangkaan dan Antrean BBM
PKS mengkritik antrean panjang BBM yang merugikan rakyat kecil dan pekerja, seperti pengemudi ojek daring. Partai juga mendorong komisi terkait di DPR RI untuk aktif menyelesaikan persoalan kelangkaan energi ini. - Penegakan Meritokrasi dan Evaluasi Demokrasi
PKS mendorong penegakan hukum yang adil tanpa perlakuan khusus, termasuk dalam menanggapi isu ijazah gate. Selain itu, PKS mengajak demokrasi bergerak menuju meritokrasi, yaitu kepemimpinan berdasarkan integritas dan kompetensi, bukan dispensasi. - Reformasi Total Pasar Modal Indonesia
PKS menyoroti penurunan kapitalisasi pasar modal yang kehilangan lebih dari Rp1.000 triliun pascaperingatan MSCI. Partai mendesak otoritas terkait untuk melakukan reformasi total terhadap tata kelola pasar modal Indonesia. - Perbaikan Pelayanan BPJS Kesehatan dan Akurasi Data
PKS mendesak Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk membenahi akurasi data desil agar tidak ada penonaktifan sepihak BPJS PBI bagi pasien penyakit berat. Langkah tersebut dinilai penting agar skema Universal Health Coverage (UHC) benar-benar dirasakan rakyat. - Keadilan Fiskal Pusat dan Daerah
PKS mendorong skema transfer keuangan daerah yang transparan dan adil sesuai kondisi geografis serta risiko bencana. Upaya tersebut berlandaskan prinsip “Daerah kuat, Indonesia berdaulat”. - Pemanfaatan Bonus Demografi dan Pekerja Migran Terampil
PKS mendorong pengiriman pekerja migran terampil, seperti tenaga kesehatan dan tenaga manufaktur, melalui program seperti SMK Go Global untuk menggantikan era pengiriman pekerja rumah tangga (PRT). PKS juga menitipkan pengawalannya kepada Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli. - Pengembangan Ekonomi Syariah dan Pembentukan Badan Ekonomi Syariah
PKS mendorong optimalisasi potensi aset wakaf nasional senilai Rp2.000 triliun sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru dengan target pertumbuhan 8 persen. Partai juga mendesak pemerintah membentuk Badan Ekonomi Syariah. - Ketahanan Keluarga dan Penolakan LGBTQ
PKS menegaskan keluarga sebagai benteng pertahanan utama bangsa dan menyatakan penolakan keras terhadap propaganda LGBTQ. Partai juga mengawal usulan Naskah RUU Pencegahan dan Penanggulangan LGBTQ dari MUI serta Perpres No. 111 Tahun 2025. - Pemberantasan Narkoba
PKS mendukung tindakan tegas Polri terhadap kampung-kampung dan bandar narkoba di lebih dari 9.000 kawasan rawan narkotika. - Dukungan Kemanusiaan dan Diplomasi untuk Palestina
PKS menggelorakan komitmen pembelaan terhadap Palestina dari genosida melalui gerakan syiar 5D, yaitu Doa, Dakwah, Dana, Diplomasi, dan Digital. - Tiga Komitmen Pejabat Publik PKS
Presiden PKS menginstruksikan seluruh pejabat publik PKS untuk menegakkan tiga janji utama:
- Menjaga integritas dan taat pada ajaran agama, Pancasila, Konstitusi, serta AD/ART partai.
- Berpihak pada rakyat melalui kepemimpinan yang melayani dan kebijakan yang inovatif.
- Menjadi pemimpin yang bersih, peduli, profesional, dan negarawan.
Bagi Fraksi PKS Sumut, arahan tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPRD. Konsolidasi melalui Bimteknas diharapkan memperkuat koordinasi dan keselarasan kerja sehingga aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara lebih terarah melalui kebijakan dan pengawasan yang efektif.
Fraksi PKS Sumut menegaskan bahwa tindak lanjut instruksi Presiden PKS harus tercermin dalam kerja nyata di tengah masyarakat. Melalui penguatan pengawasan terhadap kebijakan publik, perjuangan aspirasi, dan peningkatan kualitas pelayanan, Fraksi PKS Sumut berupaya menjalankan amanah politik secara bertanggung jawab serta memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Utara.
Leave a Reply