MEDAN — Persoalan banjir dan akses bantuan sosial menjadi perhatian utama masyarakat yang disampaikan kepada Anggota DPRD Sumatera Utara, Dr. H. Ahmad Darwis, S.Ag., M.A., dalam Reses I Tahun Sidang III 2026–2027 pada 21–30 September 2026. Selain dua persoalan tersebut, warga di 10 kecamatan Kota Medan juga menyampaikan aspirasi terkait layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lapangan kerja, UMKM, administrasi kependudukan, hingga lingkungan dan ketertiban untuk menjadi bahan tindak lanjut melalui fungsi kedewanan.
Kegiatan reses Ahmad Darwis berlangsung di Kecamatan Medan Selayang, Medan Johor, Medan Barat, Medan Tuntungan, Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Helvetia, Medan Baru, Medan Petisah, dan Medan Maimun.
Persoalan banjir menjadi salah satu isu yang paling banyak disampaikan warga. Masyarakat di Medan Selayang meminta normalisasi Sungai Babura karena sungai tersebut kerap meluap dan mengganggu aktivitas warga.
Keluhan serupa datang dari masyarakat Medan Johor dan Medan Barat. Mereka meminta penanganan banjir di Gang Eka Rame II, Kelurahan Gedung Johor, serta kawasan Jalan Karya, Gang Wonogiri, dapat segera ditindaklanjuti.
Kebutuhan perbaikan infrastruktur pendukung juga menjadi bagian dari aspirasi tersebut. Warga meminta pembangunan dan perbaikan drainase di sejumlah kawasan rawan banjir, pengerukan sungai secara berkala untuk mengurangi sedimentasi, serta pembersihan saluran air agar alirannya tetap berfungsi dengan baik.
Selain banjir, akses terhadap bantuan sosial menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah warga mengeluhkan penentuan desil yang dinilai belum mencerminkan kondisi ekonomi mereka sehingga berdampak pada akses terhadap bantuan pemerintah.
Warga berharap terdapat mekanisme evaluasi terhadap data dan peringkat desil sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh bantuan sesuai kondisi sosial ekonominya. Persoalan bantuan pendidikan seperti KIP bagi mahasiswa yang belum diterima oleh sebagian warga juga turut disampaikan.
Persyaratan administrasi bantuan sosial menjadi persoalan lainnya. Penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), misalnya, dinilai menjadi kendala bagi warga yang tidak memiliki telepon seluler. Mereka berharap tersedia alternatif pelayanan sehingga keterbatasan perangkat tidak menghambat akses terhadap administrasi maupun bantuan pemerintah.
Di bidang kesehatan, masyarakat meminta keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) karena dinilai membantu warga memperoleh layanan kesehatan di tengah tingginya kebutuhan hidup. Sosialisasi mengenai mekanisme dan manfaat UHC juga diharapkan diperluas agar program tersebut dapat diakses masyarakat yang membutuhkan.
Sejumlah persoalan pelayanan kesehatan turut disampaikan, mulai dari keterbatasan kamar rawat inap di rumah sakit hingga pelayanan puskesmas yang mewajibkan penggunaan aplikasi JKN. Masyarakat juga meminta kemudahan proses rujukan bagi pasien yang sudah tidak mampu berjalan atau memiliki keterbatasan mobilitas.
Di sektor pendidikan, warga mengusulkan penambahan beasiswa, khususnya bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi. Mereka juga berharap biaya pendidikan SMA dan SMK dapat digratiskan secara menyeluruh untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga.
Aspirasi lainnya menyangkut bantuan KIP bagi anak yang bersekolah di sekolah Islam serta ketersediaan buku paket bagi sekolah dasar yang masih mengalami kekurangan.
Masyarakat juga menyampaikan kebutuhan terhadap lapangan kerja dan peningkatan keterampilan generasi muda. Pemerintah diharapkan memperluas kesempatan kerja, termasuk memberikan kemudahan persyaratan bagi masyarakat yang ingin bekerja di BUMN serta menyediakan pelatihan yang positif dan produktif bagi anak muda.
Di sektor ekonomi, warga meminta dukungan bagi pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usaha. Sementara dalam bidang sosial, mereka berharap bantuan pemerintah diberikan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
Untuk sektor infrastruktur, warga meminta pemasangan lampu penerangan di kawasan yang gelap dan rawan pencurian serta penyelesaian pekerjaan jalan dan trotoar yang belum tuntas.
Di Medan Maimun, masyarakat meminta perbaikan Jalan Busi yang terputus dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Sementara warga di kawasan Medan Sunggal menyoroti kondisi kabel listrik yang semrawut dan dinilai membahayakan keselamatan masyarakat.
Dalam bidang administrasi kependudukan, warga meminta kemudahan pengurusan kartu keluarga bagi anak yang belum memiliki dokumen kependudukan serta solusi bagi masyarakat yang kehilangan buku nikah.
Masyarakat turut menyampaikan aspirasi mengenai kesejahteraan bilal mayit serta meminta perhatian terhadap kesejahteraan guru PAUD dan TK agar lebih merata, mengingat beban tugas yang mereka jalankan dinilai sama pentingnya.
Di sektor lingkungan dan ketertiban, warga meminta pemerintah menyediakan tempat pembuangan sampah yang memadai agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Warga Medan Tuntungan juga menyampaikan permintaan penertiban terhadap praktik prostitusi yang disebut masih terjadi di kawasan tersebut.
Seluruh aspirasi yang dihimpun selama pelaksanaan reses tersebut menjadi bahan bagi Ahmad Darwis dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan di DPRD Sumatera Utara. Berbagai kebutuhan yang disampaikan warga, terutama terkait penanganan banjir dan akses bantuan sosial, akan menjadi masukan untuk pembahasan dan tindak lanjut sesuai kewenangan pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Sumber: Waspada, Oktober 2026
Leave a Reply