BINJAI — Di tengah pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2026, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Binjai mengkritisi lambannya pembangunan dan perbaikan infrastruktur meski anggaran daerah telah dialokasikan cukup besar. Dalam rapat paripurna DPRD Binjai, PKS meminta Pemerintah Kota Binjai memastikan perubahan anggaran disusun berdasarkan perencanaan yang realistis dan segera direalisasikan, agar anggaran tidak kembali berujung pada SiLPA dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Binjai, Abdul Rahim, menilai pemerintah perlu memiliki keberanian untuk mengevaluasi berbagai hal yang belum berjalan optimal, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah menghadapi kekurangan, melainkan pemerintahan yang memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi,” ujar Abdul Rahim.
Dalam pembahasan P-APBD 2026, Abdul Rahim juga mempertanyakan besarnya perubahan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Ia meminta penjelasan konkret mengenai dasar perubahan tersebut, termasuk apakah perencanaannya telah disusun dengan baik dan sesuai prosedur.
“Apakah perencanaan ini baik, sudah sesuai dengan proseduralnya?” kata Abdul Rahim.
Pertanyaan itu, menurut Abdul Rahim, menjadi penting karena dalam Nota Keuangan Perubahan APBD halaman 22 disebutkan bahwa salah satu permasalahan utama perubahan pembiayaan berkaitan dengan belum optimalnya kesesuaian antara proyeksi pembiayaan saat penyusunan APBD dengan kondisi riil pelaksanaan anggaran.
Catatan tersebut, kata dia, perlu menjadi bahan evaluasi agar perubahan APBD tidak sekadar menyesuaikan angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.
Terlebih, waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin terbatas. Fraksi PKS mengingatkan agar anggaran yang telah tersedia tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi segera diwujudkan melalui program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Abdul Rahim juga mengingatkan agar persoalan rendahnya realisasi anggaran tidak kembali terjadi seperti tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena masyarakat masih membutuhkan pembangunan dan perbaikan berbagai infrastruktur.
Ia menilai masyarakat pada akhirnya tidak hanya melihat besarnya anggaran yang tercantum dalam APBD, tetapi juga hasil nyata yang dihasilkan. Ketika anggaran tersedia sementara pembangunan dan perbaikan infrastruktur berjalan lambat, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, Abdul Rahim mengapresiasi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilainya responsif dalam menindaklanjuti persoalan masyarakat. Ia mencontohkan laporan warga terkait persoalan drainase yang segera direspons dengan pengecekan ke lapangan hingga persoalan tersebut dapat diselesaikan.
Menurutnya, respons cepat tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi dan kesigapan pemerintah dalam menerjemahkan keluhan masyarakat menjadi tindakan nyata. Pola seperti ini, kata dia, perlu diperkuat dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Abdul Rahim juga menyoroti kondisi fiskal Kota Binjai yang masih bergantung cukup besar pada transfer pemerintah pusat. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi kontribusinya dinilai masih belum cukup kuat untuk menjadi penopang utama keuangan daerah.
Dalam konteks tersebut, ia mengingatkan kembali pentingnya optimalisasi PAD sebagaimana pesan Wali Kota Binjai dalam sebuah rapat koordinasi bahwa kemandirian daerah dan optimalisasi PAD merupakan kunci kemandirian daerah.
Namun, peningkatan kapasitas fiskal perlu berjalan beriringan dengan kemampuan pemerintah dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran. Sebab, anggaran yang besar baru akan memiliki arti ketika mampu diterjemahkan menjadi pembangunan yang tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Binjai menjadikan pembahasan P-APBD 2026 sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas perencanaan sekaligus mempercepat pelaksanaan program. Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, anggaran yang tersedia diharapkan tidak kembali berakhir sebagai SiLPA, tetapi segera diwujudkan menjadi pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Sumber: Unggahan Resmi Fraksi PKS DPRD Kota Binjai, Oktober 2026
Leave a Reply