MEDAN — Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Salman Alfarisi, Lc., MA, mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperluas Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) hingga mencakup seluruh kabupaten dan kota. Ia menilai perluasan program tersebut perlu ditopang dengan dukungan anggaran dan perencanaan yang matang agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat Sumatera Utara.
“Kami mendorong dan mendukung berapa pun anggaran yang harus dialokasikan untuk memperluas cakupan program sekolah gratis ini. Harapan kita program ini dapat berjalan di seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Utara tanpa terkecuali,” kata Salman kepada wartawan di Medan, Kamis (17/9/2026).
Menurut Salman, kebijakan sekolah gratis memiliki manfaat langsung bagi keluarga kurang mampu karena dapat meringankan pengeluaran untuk kebutuhan pendidikan anak. Namun, pembebasan biaya sekolah tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan program.
Ia menilai perhatian juga perlu diarahkan pada mutu layanan yang diterima siswa, mulai dari ketersediaan tenaga pendidik hingga kondisi ruang belajar dan fasilitas penunjang pendidikan.
“Sekolah gratis jangan hanya dimaknai sebagai bebas membayar SPP. Yang paling penting bagaimana anak-anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, guru yang cukup, ruang belajar yang layak dan fasilitas pendidikan yang memadai,” ujarnya.
Selain persoalan biaya dan kualitas layanan, Salman menilai perluasan program harus memperhitungkan karakter wilayah Sumatera Utara. Kondisi daerah yang membentang dari pusat perkotaan hingga kawasan pesisir, kepulauan, pedalaman, dan dataran tinggi menghadirkan kebutuhan pendidikan yang tidak seragam.
“Sumatera Utara memiliki karakter wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, pesisir, kepulauan hingga daerah pedalaman dan dataran tinggi. Perbedaan tersebut membuat kebutuhan pendidikan di setiap wilayah tidak selalu sama,” kata Salman.
Keragaman tersebut, lanjutnya, tidak boleh menjadi alasan munculnya kesenjangan dalam memperoleh pendidikan. Pemerintah provinsi perlu memastikan setiap daerah mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengakses program tersebut.
“Prinsipnya harus ada pemerataan dan tidak boleh ada kabupaten atau kota yang tertinggal,” tegasnya.
Data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan, sepanjang 2026 program sekolah gratis telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp49,53 miliar. Dukungan tersebut mencakup 293 SMA, SMK, dan SLB Negeri dengan total 104.426 siswa penerima manfaat.
Untuk saat ini, PUBG baru mencakup 10 kabupaten/kota, terutama lima wilayah di Kepulauan Nias dan lima daerah yang terdampak bencana. Bagi Salman, cakupan tersebut perlu terus dikembangkan agar akses terhadap pendidikan gratis tidak terbatas pada wilayah tertentu.
“Kita ingin sekolah gratis ini benar-benar menjadi hak yang bisa dirasakan seluruh masyarakat Sumatera Utara. Pemerintah provinsi harus menyiapkan anggaran dan perencanaan yang matang agar program ini bisa berjalan secara berkelanjutan dan mencakup seluruh kabupaten dan kota tanpa terkecuali,” pungkasnya.
Sumber: Harian Analisa, September 2026
Leave a Reply