MEDAN — Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Salman Alfarisi, Lc., M.A., mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperluas pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri agar dapat diterapkan secara lebih merata di seluruh Sumatera Utara. Dorongan tersebut disampaikan Salman dalam pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026, dengan menilai perbedaan kemampuan fiskal antardaerah tidak semestinya membuat masyarakat memperoleh akses pendidikan dengan beban biaya yang berbeda.
.
Salman mengatakan sejumlah kabupaten dan kota telah menerapkan pembebasan SPP, namun kebijakan tersebut belum berjalan secara menyeluruh. Kondisi itu, menurutnya, perlu menjadi perhatian agar kesempatan memperoleh pendidikan yang terjangkau tidak bergantung pada wilayah tempat siswa tinggal.
.
“Sekarang memang sudah ada kabupaten dan kota yang menggratiskan SPP SMA dan SMK negeri. Tetapi kebijakan itu belum menyeluruh. Masih ada masyarakat di daerah lain yang harus menanggung biaya pendidikan. Ini yang perlu kita dorong agar ke depan tidak ada lagi kesenjangan,” ujar Salman kepada wartawan, Kamis (28/8/2026).
.
Menurut Salman, pembahasan P-APBD 2026 menjadi momentum bagi Pemprov Sumut untuk memperkuat komitmen terhadap pemerataan pendidikan. Dukungan anggaran tidak cukup hanya diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga harus mampu mengurangi beban biaya yang masih ditanggung masyarakat.
.
Ia menegaskan, pembebasan SPP harus diikuti dengan perencanaan anggaran yang memadai agar kebutuhan operasional sekolah tetap terpenuhi. Kebijakan pendidikan gratis, menurutnya, jangan sampai justru membuat sekolah mengalami keterbatasan dalam menjalankan proses pembelajaran dan mempertahankan kualitas pendidikan.
.
“Kalau SPP dihapuskan, pemerintah harus hadir menggantikan sumber pembiayaan tersebut. Jangan sampai sekolah yang akhirnya kesulitan menjalankan kegiatan belajar mengajar. Jadi kebijakan gratis SPP harus dibarengi perencanaan anggaran yang matang,” katanya.
.
Selain pembebasan SPP, Salman mendorong perhatian terhadap kebutuhan pendidikan lain yang masih dapat menjadi beban keluarga, seperti perlengkapan sekolah, transportasi, hingga kebutuhan praktik bagi siswa SMK. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi hambatan bagi anak dalam menyelesaikan pendidikan.
.
Karena itu, Salman meminta pemerintah menyiapkan skema pembiayaan yang berkelanjutan sehingga pembebasan SPP tidak hanya berjalan di kabupaten atau kota tertentu, tetapi dapat diperluas secara bertahap hingga seluruh Sumatera Utara.
.
“Harapan kita sederhana, jangan ada anak yang putus sekolah atau terbebani biaya pendidikan karena kondisi ekonomi keluarganya. SMA dan SMK negeri harus bisa diakses semua anak tanpa terkecuali,” tegas Salman.
.
Salman berharap kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan pendidikan Sumatera Utara. Menurutnya, pemerataan pendidikan bukan hanya soal tersedianya sekolah, tetapi juga memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar tanpa terkendala kemampuan ekonomi keluarganya.
Leave a Reply