Salman Alfarisi Desak DLHK Sumut Usut Penggunaan Excavator di Gunung Sibayak

MEDAN – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Salman Alfarisi, Lc., MA., mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumatera Utara segera memeriksa dugaan penggunaan alat berat jenis excavator di kawasan Gunung Sibayak, Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan legalitas aktivitas tersebut, mengidentifikasi kemungkinan kerusakan lingkungan, serta mencegah pembenahan jalur pendakian yang justru mengancam kelestarian kawasan hutan.

Salman menyoroti dokumentasi yang beredar di media sosial terkait dugaan aktivitas penggunaan excavator di kawasan Gunung Sibayak. Ia menilai kegiatan tersebut perlu mendapat penjelasan, terutama menyangkut tujuan pelaksanaan, dasar perizinan, dan dampaknya terhadap lingkungan.

Salman menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, Gunung Sibayak merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis sekaligus menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan di Sumatera Utara. Karena itu, setiap kegiatan pembenahan fasilitas dan jalur pendakian harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Jangan sampai alasan memperbaiki jalur pendakian justru menjadi pembenaran untuk merusak kawasan hutan. Kita ingin fasilitas pendakian semakin baik, tetapi bukan dengan mengorbankan kelestarian alam,” tegas Salman saat dihubungi wartawan, Selasa (17/11/2026).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga mempertanyakan dasar kebijakan penggunaan excavator di kawasan konservasi. Ia meminta Pemprov Sumut melalui DLHK memberikan penjelasan terbuka mengenai apakah aktivitas tersebut telah melalui kajian teknis, memenuhi ketentuan perizinan, dan memperhitungkan dampak lingkungan.

Selain penggunaan alat berat, Salman menyoroti surat edaran UPTD Tahura Bukit Barisan tertanggal 10 November 2026 tentang perpanjangan penutupan sementara jalur pendakian Gunung Sibayak hingga 5 Desember 2026. Menurutnya, kebijakan penutupan tersebut perlu disertai penjelasan yang transparan mengenai kegiatan pembenahan fasilitas maupun penggunaan alat berat di kawasan itu.

“Jangan hanya mengumumkan jalur pendakian ditutup untuk umum, sementara masyarakat tidak mendapatkan penjelasan utuh mengenai apa yang sebenarnya dikerjakan. Publik berhak mengetahui kondisi Gunung Sibayak,” ujarnya.

Salman mendesak DLHK Sumut segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Langkah ini dinilai penting guna mengetahui kondisi terkini kawasan, memastikan ada atau tidaknya kerusakan, serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan alat berat tersebut.

Ia juga meminta pemerintah mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan dan pengelolaan kawasan konservasi.

Salman menegaskan bahwa pengembangan wisata alam harus tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan. Peningkatan akses, pembangunan fasilitas, serta aktivitas ekonomi tidak boleh mengabaikan perlindungan hutan, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan ekosistem.

“Gunung Sibayak adalah warisan alam yang harus dijaga, bukan objek yang bisa dieksploitasi atas nama pembangunan. Jangan sampai ketika alam sudah rusak, baru pemerintah sibuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab,” pungkasnya.

Sumber: Waspada, November 2026


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *