MEDAN – PKS Sumatera Utara menyambut rencana pemerintah mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Kebijakan yang mencakup guru, dosen, tenaga kesehatan, Damkar, Satpol PP, dan tenaga teknis lainnya tersebut diharapkan memberikan kepastian status kepegawaian serta kesejahteraan bagi tenaga pelayanan publik. PKS mendorong pemerintah segera menyiapkan regulasi dan mekanisme pelaksanaan yang transparan serta berkeadilan.
Apresiasi terhadap kebijakan tersebut juga disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti. Ia menilai rencana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu merupakan langkah penting untuk menjawab aspirasi para pegawai yang selama ini telah mengabdi dalam pelayanan publik, tetapi masih menghadapi ketidakpastian status kepegawaian.
Menurut Reni, kebijakan tersebut perlu menjangkau seluruh profesi yang memenuhi ketentuan, bukan hanya tenaga pendidik. Selain guru dan dosen, perhatian juga perlu diberikan kepada tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta tenaga teknis dan pelaksana lainnya.
“Saya mengapresiasi langkah nyata pemerintah bersama DPR RI. Ini merupakan keputusan yang patut disambut baik karena memberikan harapan dan kepastian bagi saudara-saudara kita yang selama ini telah bekerja dan mengabdi untuk masyarakat, tetapi masih berstatus PPPK paruh waktu,” ujar Reni.
Ia menjelaskan, persoalan status kepegawaian dan kesejahteraan PPPK paruh waktu menjadi salah satu aspirasi yang banyak diterimanya selama masa reses. Para tenaga tersebut berharap memperoleh kepastian masa depan serta penghargaan yang lebih layak atas pengabdian mereka.
Reni mengingatkan agar implementasi kebijakan tidak hanya berfokus pada satu kelompok profesi. Operator sekolah, tenaga administrasi, tenaga teknis di sektor kesehatan, dan tenaga pelaksana pada berbagai instansi pemerintahan juga perlu memperoleh perhatian sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai perhatian hanya tertuju pada satu profesi. Ada operator sekolah, tenaga administrasi sekolah, tenaga teknis di sektor kesehatan, serta berbagai tenaga pelaksana lainnya yang juga memiliki kontribusi penting. Mereka semua perlu mendapatkan perhatian dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan serta mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Aspirasi tersebut juga diterima Reni dari tenaga teknis PPPK paruh waktu di daerah pemilihannya, Surabaya dan Sidoarjo. Mereka bertugas di sejumlah instansi, antara lain Damkar, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kepastian status kepegawaian tidak hanya dihadapi tenaga pendidik, tetapi juga tenaga yang menopang berbagai layanan pemerintahan.
“Kabar bahagia ini tentu menjadi harapan bagi banyak pihak. Sebagai anggota DPR RI Dapil Surabaya–Sidoarjo, saya siap mengawal transisi status kepegawaian ini,” ujarnya.
Rencana peningkatan status tersebut disampaikan pemerintah bersama DPR RI dalam pembahasan penataan PPPK paruh waktu lintas sektor pada Jumat (6/11/2026). Pelaksanaannya direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 1 Januari 2027 dengan cakupan berbagai profesi, termasuk dosen, tenaga kesehatan, Damkar, Satpol PP, serta tenaga teknis dan tenaga pelaksana lainnya.
Menanggapi rencana tersebut, Reni mendorong pemerintah segera menyiapkan regulasi dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Menurutnya, pendataan pegawai, pemetaan kebutuhan tenaga, serta kesiapan anggaran harus dipersiapkan secara matang agar proses pengangkatan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai kebutuhan masing-masing instansi. Dengan demikian, perluasan kebijakan dapat memberikan kepastian kepada tenaga yang memenuhi persyaratan tanpa mengabaikan kemampuan anggaran pemerintah.
“Saya mendorong agar keputusan ini segera direalisasikan. Sebagaimana rencana pengangkatan guru PPPK paruh waktu yang akan dimulai Januari 2027, implementasi bagi profesi lainnya juga perlu dipersiapkan dengan baik agar seluruh pihak yang menjadi sasaran kebijakan mendapatkan kepastian,” katanya.
Reni berharap kebijakan tersebut menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan status kepegawaian secara lebih menyeluruh dan berkeadilan. Menurutnya, kepastian status dan kesejahteraan merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian sekaligus faktor penting dalam menjaga profesionalisme tenaga pelayanan publik.
“Ini adalah harapan banyak masyarakat yang selama ini memperjuangkan kepastian status dan masa depan pekerjaannya. Mari kita kawal bersama agar keputusan baik ini benar-benar terealisasi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi seluruh tenaga yang berhak,” pungkasnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI, November 2026
Leave a Reply