JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyiapkan kurikulum pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga menghasilkan perangkat nyata untuk mengembangkan usaha. Melalui kurikulum inklusif tersebut, peserta ditargetkan mampu menghasilkan 13 dokumen bisnis serta rencana aksi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan usaha.
Kurikulum tersebut disusun PKS melalui Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kurikulum Pembinaan UMKM di Jakarta, Rabu (16/9/2026). Konsep yang dikembangkan menempatkan praktik dan hasil sebagai bagian penting dari proses pembelajaran, sehingga peserta dapat langsung mengaplikasikan materi pada usaha yang sedang dijalankan.
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas, Netty Prasetiyani, menyatakan bahwa kemandirian ekonomi perlu dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengembangkan usaha.
Menurut Netty, kegiatan pembinaan UMKM perlu memberikan bekal nyata yang bisa dibawa pulang bagi pelaku usaha untuk mengambil langkah nyata dalam mengembangkan bisnisnya.
“Usaha yang besar tidak lahir dari modal yang besar, tetapi dari mimpi yang besar, tindakan yang konsisten, dan kemauan untuk terus belajar,” ujar Netty.
Kurikulum yang disiapkan terdiri atas delapan bab dengan pendekatan experiential learning. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga menggunakan lembar kerja, studi kasus, dan pendampingan untuk menguji serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh sesuai dengan kondisi usaha masing-masing.
Aspek inklusivitas juga menjadi bagian penting dalam rancangan tersebut. Tien Mulyanthi, Executive Director TERALA Foundation sekaligus pemerhati pengembangan inklusif dan hak-hak penyandang disabilitas, menekankan perlunya aksesibilitas dan tata kelola yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Dukungan yang setara, terutama bagi perempuan dan anak muda penyandang disabilitas, dinilai penting agar mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam rantai pasok nasional sekaligus memperkuat kemandirian ekonominya.
Dari sisi teknis usaha, Rini Pura Kirana memberikan perhatian pada materi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan bisnis. Materi tersebut mencakup tata kelola keuangan, perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP), hingga pemasaran digital.
Salah satu target konkret dari kurikulum ini adalah menghasilkan 13 dokumen bisnis. Perangkat tersebut mencakup Vision Board, analisis SWOT, Business Model Canvas (BMC), Marketing Plan, Cash Flow, Standard Operating Procedure (SOP), Pitch Deck, dan dokumen pendukung lainnya.
Keberadaan dokumen-dokumen tersebut diharapkan membantu peserta memetakan arah usaha, mengelola keuangan, menyusun strategi pemasaran, hingga menyiapkan kebutuhan pengembangan bisnis secara lebih sistematis.
Selain 13 dokumen bisnis, peserta juga diarahkan menyusun 90-Day Action Plan yang berisi target terukur dan langkah yang dapat dilakukan dalam tiga bulan setelah mengikuti pembinaan. Dengan demikian, hasil pembelajaran tidak berhenti pada dokumen, tetapi dilanjutkan melalui tindakan yang dapat dipantau perkembangannya.
Proses penyusunan kurikulum melibatkan peserta, mentor, fasilitator, pemerintah, dan pelaku usaha. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memastikan materi yang dikembangkan tetap sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM sekaligus mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pengembangan usaha.
Melalui kurikulum ini, PKS mendorong model pembinaan UMKM yang lebih praktis, inklusif, dan berorientasi pada hasil. Peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki perangkat dan rencana yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Sumber: DPP PKS, September 2026
Leave a Reply