JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membekali anggota DPR RI, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia dengan strategi komunikasi digital dan pendekatan inklusif kepada generasi muda melalui Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2026 pada 19–21 Oktober di Jakarta. Pada hari kedua, Senin (20/10), pembekalan menghadirkan influencer Sherly Annavita, Direktur Eksekutif Youth Lab Indonesia Muhammad Faisal, dan CEO PolMark Indonesia sekaligus CEO Konner Advisory Agung Silih Wasesa untuk memperkuat pemahaman tentang kebangkitan Gen Z, aktivisme digital, dan kompetensi komunikasi politik pejabat publik menjelang Pemilu 2029.
Dalam materi “Kebangkitan Gen Z dan Digital Activism”, Muhammad Faisal mengajak peserta memahami perubahan peran generasi muda dalam dinamika sosial dan politik. Ia menyebut masyarakat kini memasuki era Youth Centered Society, ketika anak muda semakin menjadi penggerak perubahan.
“Bonus demografi adalah titik kritis sebuah bangsa. Ada hubungan erat jumlah anak muda yang besar dengan revolusi sebuah bangsa,” ujar Faisal.
Pembekalan tersebut juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang dekat dengan generasi muda melalui pendekatan yang terbuka dan inklusif. Sherly Annavita, influencer dengan 2,2 juta pengikut di Instagram, mengingatkan bahwa pejabat publik perlu memahami bahasa dan cara Gen Z berinteraksi agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
“Cara paling cepat adalah kita bergaul dengan mereka, ciptakan ruang-ruang inklusif. Diri kita tidak perlu berubah tapi masuk ke mereka dengan diksi mereka,” paparnya.
Selain strategi menjangkau generasi muda, peserta memperoleh pemahaman mengenai “Kompetensi Komunikasi Politik Pejabat Publik di Era Digital” yang disampaikan Agung Silih Wasesa. Ia memaparkan penggunaan internet di Indonesia yang disebut telah mencapai 81,1 persen penduduk pada 2026, sekaligus menekankan pentingnya komunikasi yang bertanggung jawab di ruang digital.
Agung juga mengingatkan bahwa aktivitas masyarakat di internet perlu dibangun di atas kesadaran sebagai warga negara. Konsep netizenship, menurutnya, harus sejalan dengan citizenship, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi pengguna internet, tetapi juga berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan publik.
Melalui pembekalan ini, para pejabat publik PKS diharapkan mampu memahami karakter generasi muda, menyampaikan pesan secara relevan, dan membangun komunikasi digital yang inklusif. Penguatan kapasitas tersebut menjadi bekal untuk menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat serta menjalankan peran pelayanan publik secara lebih adaptif.
Sumber: DPP PKS, Oktober 2026
Leave a Reply