JAKARTA — Kenaikan harga beras di tengah tingginya stok dan produksi nasional mendapat sorotan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan. Ia meminta pemerintah tidak hanya melihat ketersediaan beras dari sisi jumlah stok, tetapi juga menelusuri rantai pasokan, penggilingan, hingga distribusi agar beras tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau.
Hal itu disampaikan Johan di Jakarta, Rabu (9/9/2026), merespons kondisi harga beras yang masih mengalami kenaikan meski pemerintah menyebut produksi dan cadangan beras nasional berada pada level tinggi.
“Kalau stok beras kita disebut sangat tinggi dan produksi nasional mencukupi, tetapi harga yang dibayar masyarakat justru terus naik, berarti ada mata rantai pasar yang harus kita bongkar. Stok yang tinggi tidak otomatis berarti pasokan di pasar longgar dan harga terjangkau,” kata Johan.
Menurut Johan, persoalan tersebut perlu dilihat dari struktur pasokan secara menyeluruh. Kenaikan harga bahkan telah terlihat di tingkat penggilingan, sehingga perlu ditelusuri bagaimana perubahan harga di tingkat hulu bergerak sepanjang rantai perdagangan hingga akhirnya memengaruhi harga yang dibayar konsumen.
Ia menilai pemerintah perlu membedakan antara produksi, stok fisik, dan beras yang benar-benar tersedia untuk dipasarkan. Ketiga indikator tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai hal yang sama karena beras yang secara statistik tercatat sebagai produksi atau stok belum tentu berada di lokasi yang membutuhkan pasokan.
“Standing crop misalnya, jangan serta-merta dipersepsikan sama dengan beras yang sudah berada di gudang dan siap didistribusikan. Begitu pula stok yang berada di Bulog, rumah tangga, maupun pelaku usaha. Yang dibutuhkan rakyat adalah beras yang tersedia di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.
Di sisi lain, Johan menyoroti kondisi pascaperiode puncak panen ketika ketersediaan gabah mulai menurun. Pada situasi tersebut, penggilingan swasta harus bersaing memperoleh bahan baku dengan Bulog yang tetap melakukan penyerapan. Persaingan mendapatkan gabah berpotensi meningkatkan harga bahan baku sekaligus biaya produksi beras.
Namun, Johan mengingatkan agar persoalan harga beras tidak diselesaikan dengan menekan harga gabah di tingkat petani. Menurutnya, kebijakan pangan harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan petani memperoleh harga yang layak dan kebutuhan konsumen mendapatkan beras dengan harga terjangkau.
“Jangan kemudian petani yang dikorbankan untuk mendapatkan beras murah. Negara harus mampu menjaga dua kepentingan sekaligus: gabah petani harus dihargai secara layak, tetapi beras juga harus sampai kepada konsumen dengan harga terjangkau. Di situlah fungsi kebijakan pangan pemerintah,” tegasnya.
Bagi Johan, langkah intervensi pasokan perlu dibarengi dengan pembenahan tata kelola distribusi. Pemerintah bersama Bulog, menurutnya, perlu membuka neraca beras secara lebih rinci, bukan sekadar menyampaikan angka agregat stok nasional.
Data tersebut perlu menjelaskan lokasi stok, pihak yang menguasai, kualitas beras, jumlah yang siap dilepas ke pasar, serta pola distribusinya antarwilayah. Dengan informasi tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah persoalan harga terjadi karena ketersediaan fisik, distribusi yang tidak merata, atau adanya kenaikan biaya pada mata rantai tertentu.
Johan juga meminta pemerintah memetakan pembentukan harga sejak dari petani, pengumpul, penggilingan, distributor, grosir, hingga pengecer. Pemetaan tersebut dinilai penting untuk menemukan titik yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan harga dan margin perdagangan.
“Jangan sampai kita merasa aman karena gudang penuh, sementara rakyat membeli beras semakin mahal. Ukuran keberhasilan kebijakan pangan bukan sekadar berapa juta ton yang kita miliki, tetapi apakah beras itu berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan sampai kepada rakyat dengan harga yang tepat,” pungkas Johan.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI, September 2026
Leave a Reply