JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Ansory Siregar, Senin (7/9/2026), menyusul meningkatnya aktivitas vulkanik gunung api yang berada di Selat Sunda tersebut.
Ansory menyampaikan keprihatinan dan empati kepada masyarakat yang terdampak. Ia berharap aktivitas Gunung Anak Krakatau segera mereda, namun pemerintah tetap perlu menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi di lapangan mengalami perubahan.
“Pertama-tama, saya menyampaikan keprihatinan dan empati kepada masyarakat yang terdampak. Kita berharap kondisi Gunung Anak Krakatau segera terkendali. Namun pada saat yang sama, pemerintah harus memastikan seluruh langkah antisipasi dan penanganan berjalan cepat serta terkoordinasi,” ujar Ansory.
Menurut Ansory, kesiapan menghadapi bencana harus mencakup seluruh aspek, bukan hanya pemantauan aktivitas gunung api. Pemerintah perlu memastikan sistem peringatan dini berjalan, petugas siap di lapangan, layanan kesehatan dan kebutuhan dasar tersedia, serta skema evakuasi dapat dijalankan apabila situasi mengharuskannya.
“Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus memastikan rantai penanganannya siap. Mulai dari informasi dan peringatan dini, kesiapan petugas di lapangan, layanan kesehatan, kebutuhan dasar masyarakat, sampai dengan dukungan bagi warga yang membutuhkan evakuasi apabila kondisi mengharuskannya,” katanya.
Untuk memastikan langkah tersebut berjalan efektif, Ansory meminta koordinasi pemerintah pusat dan daerah diperkuat bersama lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan bencana. BNPB, BPBD, PVMBG, BMKG, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan unsur terkait lainnya perlu menjalankan tugas secara terpadu agar kebutuhan masyarakat dapat segera ditangani.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik selama situasi kebencanaan. Menurutnya, masyarakat harus memperoleh informasi perkembangan Gunung Anak Krakatau dari sumber resmi dengan bahasa yang mudah dipahami. Kejelasan informasi diperlukan agar warga mengetahui kondisi yang sebenarnya sekaligus memahami langkah yang harus dilakukan.
“Dalam kondisi darurat, informasi adalah bagian dari perlindungan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus hadir memberikan informasi yang benar dan mudah dipahami. Masyarakat jangan sampai kebingungan menentukan mana informasi yang harus dipercaya dan tindakan apa yang perlu dilakukan,” tegas Ansory.
Selain itu, Ansory meminta pemerintah mengantisipasi dampak abu vulkanik terhadap kesehatan, termasuk dengan memastikan ketersediaan masker, air bersih, dan layanan kesehatan. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi dan layanan kebencanaan.
Di tengah situasi tersebut, Ansory mengajak masyarakat tetap tenang, mengikuti arahan petugas, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, penanganan bencana membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat agar warga yang terdampak tidak menghadapi situasi tersebut seorang diri.
“Dalam menghadapi bencana, negara harus hadir dan masyarakat harus saling menguatkan. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Jangan sampai ada warga yang merasa menghadapi musibah ini sendirian,” tuturnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI, Ansory menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi dan mendorong pemerintah memastikan kebutuhan serta keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama.
“Yang utama adalah keselamatan masyarakat. Kita berharap aktivitas Gunung Anak Krakatau segera mereda dan seluruh masyarakat yang terdampak diberikan perlindungan serta bantuan yang memadai,” pungkas Ansory.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI, September 2026
Leave a Reply