DPRD Sumut Soroti Pupuk Oplosan di Sergai, Hariyanto Minta Bandar Diungkap

MEDAN – Sekretaris Komisi B DPRD Sumut dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H. Hariyanto, Lc., M.A., menyoroti tindakan peredaran pupuk oplosan di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dan meminta aparat mengungkap pihak-pihak yang berada di balik praktik tersebut. Persoalan ini telah disampaikannya dalam rapat pembahasan KUA-PPAS Biro Perekonomian Setda Provsu Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11/2026). Ia berharap pengusutan tidak hanya menyasar penjual, tetapi juga menelusuri pemasok, distributor, hingga pemodal agar petani tidak terus dirugikan.

Dalam keterangannya kepada media, Hariyanto menjelaskan bahwa persoalan pupuk oplosan tersebut disampaikannya secara langsung dalam rapat bersama Kepala Biro Perekonomian Setda Provsu, Evan Botung Gaulay, S.E., M.M. Ia menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan perlindungan petani dan kualitas sarana produksi pertanian. Menurutnya, pihak-pihak yang berada di balik dugaan peredaran pupuk oplosan juga perlu ditelusuri.

“Masalah pupuk oplosan dan bandarnya sudah saya sampaikan langsung dalam forum,” ujar Hariyanto.

Ia menyebutkan bahwa Kepala Biro Perekonomian Setda Provsu akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Tindak lanjut ini diharapkan dapat mendorong perhatian lebih serius terhadap pengawasan distribusi pupuk di Sumatera Utara. Dengan demikian, dugaan praktik yang berpotensi merugikan petani dapat ditangani secara tepat.

Desakan agar kasus tersebut diusut hingga ke pihak-pihak yang berada di balik peredaran pupuk oplosan juga disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Sumatera Utara, Jumani Alba, C.IL.J., C.B.J. Ia meminta aparat penegak hukum (APH) mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, bukan hanya memproses penjual yang telah diamankan. Menurutnya, pengusutan harus menjangkau seluruh mata rantai praktik tersebut.

Jumani meminta aparat menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat, mulai dari pengoplos, pemasok, dan distributor hingga pemodal. Pengusutan tersebut diperlukan untuk mengungkap pihak yang mengendalikan peredaran pupuk oplosan. Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pelaku di tingkat bawah, tetapi juga harus menjangkau pihak-pihak yang memiliki peran lebih besar.

Dalam perkembangan kasus ini, beredar informasi mengenai seorang perempuan berinisial D yang disebut-sebut sebagai warga Kota Tebing Tinggi dan diduga berkaitan dengan kepemilikan pupuk oplosan. Selain itu, muncul informasi tentang sebuah lokasi yang disebut sebagai rumah, gudang penyimpanan, sekaligus tempat produksi pupuk oplosan. Lokasi tersebut dikabarkan belum digeledah oleh aparat.

Meski demikian, informasi mengenai dugaan keterlibatan perempuan berinisial D maupun fungsi lokasi tersebut masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan dan klarifikasi resmi aparat penegak hukum. Informasi yang beredar tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan seseorang sebelum didukung bukti yang memadai. Karena itu, aparat diharapkan memberikan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Polres Sergai telah menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus dugaan peredaran pupuk oplosan. Namun, masyarakat masih menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan penyidikan perkara tersebut. Perhatian publik terutama tertuju pada penelusuran asal pupuk, jalur distribusi, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian karena pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan produksi pertanian. Petani telah mengeluarkan biaya untuk membeli sarana produksi, mengolah lahan, dan merawat tanaman dengan harapan memperoleh hasil panen yang optimal. Apabila pupuk yang dibeli tidak sesuai dengan standar mutu, mereka berpotensi mengalami kerugian, baik dari biaya pembelian maupun terganggunya produktivitas tanaman.

Oleh karena itu, pengusutan perkara ini perlu dilakukan secara menyeluruh dengan menelusuri asal bahan baku, lokasi produksi, jalur distribusi, dan transaksi keuangan. Penyidik juga perlu mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari peredaran pupuk tersebut. Langkah ini diperlukan agar penanganan perkara dapat mengungkap keseluruhan mata rantai praktik yang sedang diselidiki.

Polres Sergai diharapkan menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas. Keterbukaan tersebut juga penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat. Setiap perkembangan penyidikan perlu disampaikan berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan resmi.

Setiap pihak yang nantinya terbukti melakukan pengoplosan, memasok, mendanai, maupun mengendalikan peredaran pupuk oplosan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. Pengungkapan perkara diharapkan tidak berhenti pada penjual yang telah diamankan, tetapi mampu menjangkau seluruh pihak yang terbukti terlibat. Jangan sampai petani menanggung kerugian akibat praktik tersebut, sementara pihak yang memperoleh keuntungan luput dari pertanggungjawaban hukum.

Sumber: Teritorial24.com, November 2026


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *