MEDAN – Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara, Abdul Rahim Siregar, menyambut positif hadirnya layanan bus sekolah gratis di Sumatera Utara. Menurutnya, inisiatif yang diluncurkan Gubernur Bobby Nasution tersebut perlu dikembangkan lebih luas agar semakin banyak pelajar memperoleh akses transportasi yang aman dan terjangkau. Saat ini, sebanyak 33 bus perintis telah disiapkan untuk melayani 1.008 pelajar di Asahan, Batubara, Padanglawas Utara, Samosir, dan Nias Utara.
Abdul Rahim menilai kehadiran bus sekolah gratis dapat membantu meringankan beban orang tua sekaligus memberikan perjalanan yang lebih aman bagi anak-anak. Ia berharap layanan ini terus dikembangkan agar semakin banyak pelajar dapat berangkat ke sekolah tanpa terkendala transportasi.
“Saya mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara, Bapak Bobby Nasution, yang telah menghadirkan 33 bus perintis gratis bagi para pelajar. Ini merupakan kebijakan yang patut kita dukung karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang setiap hari harus berjuang menempuh perjalanan menuju tempat belajar,” ujar Abdul Rahim.
Pentingnya layanan tersebut, menurut Abdul Rahim, tidak terlepas dari kondisi transportasi pelajar yang masih memprihatinkan di sejumlah wilayah. Saat menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, khususnya Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), ia mengaku kerap menjumpai siswa yang harus menempuh perjalanan dengan sarana angkutan yang kurang memadai.
Sebagian pelajar, katanya, harus berbagi ruang di becak yang mengangkut lebih dari 10 orang atau berdesakan dalam angkutan umum. Bahkan, terdapat siswa yang bergelantungan di sisi kendaraan maupun berada di atasnya demi mencapai sekolah.
“Jujur, pemandangan seperti itu sangat menyayat hati. Anak-anak yang seharusnya berangkat ke sekolah dengan aman dan nyaman justru harus mempertaruhkan keselamatan mereka di perjalanan. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang semestinya mendapatkan perlindungan dan fasilitas yang layak,” ungkapnya.
Bagi Abdul Rahim, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa akses pendidikan juga ditentukan oleh keamanan perjalanan siswa. Ia meminta persoalan ini tidak dibiarkan hingga menimbulkan korban, melainkan ditangani melalui langkah pencegahan dan penyediaan sarana yang sesuai dengan kebutuhan pelajar.
“Jangan sampai kita baru menyadari pentingnya transportasi sekolah setelah terjadi kecelakaan atau musibah yang menimpa anak-anak kita. Pencegahan harus dilakukan sejak sekarang melalui penyediaan sarana transportasi yang aman, memadai, dan terjangkau,” tegasnya.
Oleh karena itu, Abdul Rahim mendorong agar layanan bus sekolah tidak hanya dinikmati pelajar di lima kabupaten penerima saat ini. Ia menilai daerah dengan keterbatasan angkutan umum, wilayah pedalaman, kawasan kepulauan, serta lokasi sekolah yang jauh dari permukiman perlu menjadi perhatian dalam rencana pengembangan berikutnya.
“Harapan kita, 33 bus ini menjadi langkah awal dari program yang lebih besar. Masih banyak daerah di Sumatera Utara yang membutuhkan perhatian serupa. Anak-anak di Tabagsel, wilayah kepulauan, pedalaman, dan daerah lainnya juga berhak mendapatkan akses transportasi sekolah yang aman dan layak,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar penentuan wilayah sasaran dilakukan melalui pemetaan kebutuhan, bukan semata-mata berdasarkan penambahan jumlah kendaraan. Pemerintah perlu memperhitungkan jumlah pelajar, jarak perjalanan, ketersediaan angkutan, tingkat risiko di jalan, dan kemampuan keuangan daerah. Dengan cara tersebut, armada yang disediakan diharapkan benar-benar menjangkau pelajar yang menghadapi hambatan transportasi paling besar.
Dorongan perluasan layanan itu juga berkaitan dengan pembiayaan. Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara, Abdul Rahim menyatakan akan memperjuangkan agar kebutuhan transportasi pelajar menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran daerah, sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Sumatera Utara, saya akan mendorong agar kebutuhan program transportasi pelajar ini mendapat perhatian serius dalam pembahasan anggaran. Jika hasil pemetaan menunjukkan masih banyak daerah yang membutuhkan, tentu perlu diperjuangkan penambahan alokasi anggaran secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa keberlanjutan layanan tidak cukup ditopang oleh pengadaan kendaraan. Pemerintah juga perlu memperhitungkan biaya operasional, pemeliharaan armada, ketersediaan pengemudi, dan penyesuaian rute dengan kondisi wilayah. Kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota turut diperlukan agar pengelolaan layanan tidak berhenti pada tahap peluncuran.
Abdul Rahim menilai pengeluaran untuk transportasi pelajar sebagai bagian dari upaya jangka panjang membangun sumber daya manusia. Ia berharap dukungan pemerintah terhadap layanan ini dapat membantu keluarga sekaligus memberikan perlindungan lebih baik bagi anak-anak selama perjalanan sekolah.
“Ini bukan sekadar soal bus, melainkan soal keselamatan anak-anak, meringankan beban orang tua, dan memastikan tidak ada pelajar yang kesulitan bersekolah hanya karena persoalan transportasi. Kita ingin anak-anak bisa berangkat dengan aman, belajar dengan tenang, dan pulang ke rumah dengan selamat,” tuturnya.
Ia juga meminta pelaksanaan program dievaluasi secara berkala, mulai dari kecukupan armada hingga kesesuaian rute dan kapasitas angkut. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki layanan yang sudah berjalan sekaligus menentukan daerah yang perlu mendapat prioritas selanjutnya.
“Apresiasi tentu harus disertai dukungan dan pengawasan agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita berharap ke depan semakin banyak pelajar di Sumatera Utara yang mendapatkan fasilitas transportasi sekolah yang aman, nyaman, dan gratis. Jangan biarkan keterbatasan transportasi merampas kesempatan anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.
Abdul Rahim berharap perluasan layanan bus sekolah gratis dapat terus diperkuat melalui perencanaan yang matang, dukungan anggaran, serta pengawasan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, DPRD, dan pemerintah kabupaten/kota agar pengembangan layanan sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah. Melalui sinergi tersebut, transportasi pelajar yang aman dan terjangkau diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak, sehingga keterbatasan angkutan tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk memperoleh pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik.
Sumber: RMOL Sumut, Oktober 2026
Leave a Reply