MEDAN – DPRD Kota Medan menyoroti pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang mencakup wilayah Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Lembaga legislatif ini menilai keterlibatan DPRD sejak tahap perencanaan perlu diperkuat, mengingat proyek tersebut berkaitan langsung dengan kebijakan strategis transportasi serta potensi pembiayaan melalui APBD Kota Medan.
Anggota DPRD Kota Medan Komisi IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Datuk Iskandar Muda, menegaskan bahwa proyek berskala besar seperti BRT Mebidang harus dirancang dengan skema perencanaan yang transparan serta dapat diawasi secara terbuka. Hal ini dinilai penting untuk mencegah potensi beban fiskal terhadap APBD dan memastikan keberlanjutan program pembangunan daerah.
Berdasarkan prinsip tersebut, skema pembiayaan proyek BRT Mebidang dinilai perlu disusun secara rinci dan terbuka agar tidak menimbulkan beban jangka panjang bagi APBD Kota Medan. Tidak hanya mencakup biaya operasional, tetapi juga aspek pemeliharaan sistem transportasi yang harus diperhitungkan sejak tahap awal perencanaan.
Untuk memastikan hal tersebut berjalan efektif, keterbukaan informasi anggaran dinilai menjadi faktor penting agar fungsi pengawasan dapat dilakukan secara lebih akuntabel oleh lembaga terkait.
Sejalan dengan itu, PKS DPRD Kota Medan dalam berbagai sikap politiknya juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran serta penguatan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis di daerah, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur transportasi.
Di sisi lain, pelaksanaan proyek BRT Mebidang turut menimbulkan sejumlah dampak di lapangan, seperti kemacetan di beberapa titik pengerjaan yang mulai dirasakan masyarakat.
Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan manajemen lalu lintas agar aktivitas warga tetap berjalan normal selama proses pembangunan berlangsung. Selain itu, perhatian juga perlu diberikan kepada pelaku transportasi konvensional, khususnya angkutan kota (angkot), yang terdampak perubahan sistem transportasi publik.
Dari perspektif kebijakan publik, pembangunan transportasi modern tetap perlu menjaga keseimbangan antara modernisasi layanan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil, sehingga transformasi sistem transportasi tidak menimbulkan tekanan sosial baru.
Berdasarkan berbagai aspek tersebut, DPRD Kota Medan menegaskan pentingnya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam setiap proyek strategis, termasuk BRT Mebidang. Koordinasi yang baik dinilai dapat memperkuat transparansi, mengurangi potensi polemik, serta memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan. Dengan demikian, proyek BRT Mebidang diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan transportasi publik modern di kawasan Medan Raya, dengan tetap mengedepankan transparansi anggaran serta mitigasi dampak sosial di tengah masyarakat.
(Sumber Informasi: Unggahan Resmi Instagram Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Juni 2026)
Leave a Reply