JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui dukungan anggaran yang memadai. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu prasyarat untuk mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Ru’yat saat mengikuti PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-25 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Menurut Ru’yat, tantangan dalam menjaga cakupan layanan kesehatan semakin terasa setelah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut adanya komitmen yang kuat dari kepala daerah agar masyarakat yang memenuhi syarat tetap memperoleh perlindungan melalui skema BPJS PBI.
“Untuk tercapainya Universal Health Coverage atau UHC itu diperlukan komitmen kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran agar dipastikan warganya mendapatkan layanan BPJS PBI atau Penerima Bantuan Iuran,” ujarnya.
Ru’yat menjelaskan, perhatian terhadap isu tersebut muncul setelah dirinya menerima masukan dari Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta bersama Dinas Kesehatan setempat. Mereka menyampaikan bahwa keterbatasan fiskal daerah berpotensi memengaruhi upaya mempertahankan capaian UHC yang telah diraih.
Ia menilai kebijakan penganggaran di tingkat daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak, terutama bagi kelompok yang membutuhkan bantuan iuran.
Sebagai gambaran, Ru’yat mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor yang mengalokasikan sekitar Rp1,2 triliun untuk membiayai iuran BPJS PBI. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada lebih dari separuh penduduk di wilayah tersebut.
Selain menyoroti peran pemerintah daerah, Ru’yat juga meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap skema transfer anggaran kepada daerah. Ia berpandangan bahwa dukungan fiskal perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil setiap kabupaten dan kota, termasuk mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah serta beban pelayanan publik yang harus dipenuhi.
“Itu menjadi evaluasi bagi pemerintah pusat agar perhatian terhadap kabupaten dan kota melalui anggaran dari pusat juga harus betul-betul proporsional,” tegasnya.
Ru’yat berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat agar keberlanjutan kepesertaan BPJS PBI tetap terjaga. Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, target pemerataan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui Universal Health Coverage dapat terus diwujudkan.
Leave a Reply