JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menegaskan pentingnya penerapan kebijakan visa yang lebih selektif sebagai upaya menjaga kepentingan nasional sekaligus memperkuat perekonomian Indonesia. Menurutnya, sistem keimigrasian harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kemudahan bagi wisatawan mancanegara dan perlindungan terhadap kepentingan bangsa.
Pandangan tersebut disampaikan Yanuar dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-25 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Ia menuturkan bahwa keimigrasian bukan sekadar pintu masuk bagi warga negara asing, melainkan instrumen strategis untuk mendorong peningkatan devisa serta menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Karena itu, setiap pengaturan mengenai pemberian visa perlu mempertimbangkan manfaat ekonomi tanpa mengesampingkan aspek keamanan negara.
“Imigrasi ini adalah border bagi bangsa kita. Tentu kita ingin devisa meningkat ketika ada kunjungan dari warga negara asing. Tetapi ini juga tidak boleh sembarangan. Orang-orang asing yang datang ke Indonesia juga harus dapat memicu pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Yanuar.
Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII itu menilai pemberian fasilitas bebas visa secara luas berpotensi mengurangi efektivitas penyaringan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap profil pengunjung dari setiap negara, termasuk kontribusinya terhadap devisa dan aktivitas ekonomi nasional.
Menurutnya, target meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara merupakan langkah yang positif. Namun, orientasi tersebut harus dibarengi dengan upaya menghadirkan wisatawan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian, bukan sekadar meningkatkan angka kunjungan.
Yanuar juga mengingatkan potensi munculnya persoalan sosial apabila pengawasan keimigrasian tidak dilakukan secara optimal. Ia mencontohkan adanya warga negara asing yang datang dengan tujuan wisata, tetapi kemudian bekerja atau menjalankan aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan persoalan di daerah, sebagaimana pernah terjadi di Bali.
Atas dasar itu, Komisi XIII DPR RI akan terus mendorong penerapan kebijakan visa yang lebih terukur dan berbasis evaluasi. Kemudahan akses keimigrasian, menurutnya, dapat diprioritaskan bagi negara-negara yang terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan devisa, investasi, maupun pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sebagai ilustrasi, Yanuar menyebut kebijakan akses keimigrasian bagi warga negara maupun permanent resident Singapura yang berkunjung ke Batam. Skema tersebut dinilai mampu mendorong aktivitas ekonomi daerah karena tingginya mobilitas kunjungan, khususnya pada akhir pekan, tanpa mengabaikan fungsi pengawasan.
Yanuar menegaskan bahwa setiap kebijakan keimigrasian harus dirumuskan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan daya tarik sektor pariwisata dan investasi, tetapi juga memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi serta manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.
Sumber: Website Resmi Fraksi PKS DPR RI, Juli 2026
Leave a Reply