JAKARTA – Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) segera menuntaskan proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Dalam wawancara dengan RRI Pro3, Jumat (13/11/2026), ia menegaskan bahwa proses tersebut perlu dipercepat melalui mekanisme konstitusional, dengan memperhatikan batas waktu 60 hari, agar kepastian ketatanegaraan dan keberlangsungan pemerintahan tetap terjaga.
Dorongan tersebut disampaikan Johan menjelang rapat gabungan MPR yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat pukul 14.00 WIB. Pertemuan yang melibatkan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD itu diagendakan membahas penetapan jadwal, pembentukan tim verifikasi, serta penyampaian surat kepada Presiden sebagai bagian dari tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden.
“Jadi nanti jam dua siang kita ada rapat gabungan yang agendanya sudah disampaikan oleh Pak Ketua MPR kemarin, yaitu menetapkan jadwal, membentuk tim verifikasi, dan menyiapkan surat kepada Presiden,” ujar Johan.
Johan menjelaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden harus berpedoman pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Berdasarkan aturan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari sejak jabatan tersebut kosong.
Terkait penghitungan tenggat waktu tersebut, Johan menyebut bahwa titik awalnya adalah saat jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong. Ia merujuk pada penerimaan surat pengunduran diri oleh pimpinan MPR secara administratif serta hasil rapat pimpinan yang menegaskan kekosongan jabatan tersebut.
“Yang dimaksud dengan 60 hari itu adalah dari kosongnya [jabatan]. Kemarin pimpinan MPR secara kelembagaan sudah menerima surat pengunduran diri Wapres secara administratif. Kemudian, dalam rapat pimpinan ditegaskan bahwa kursi Wapres itu kosong. Nah, itulah titik nol dari 60 hari itu,” jelasnya.
Bagi Johan, ketepatan waktu dalam menjalankan tahapan tersebut penting agar proses pergantian tidak berlarut-larut. Ia berharap MPR dapat menyelesaikan seluruh agenda secara efektif dengan tetap menjunjung ketentuan hukum yang berlaku.
“Mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik. Prinsip yang berkembang, saya lihat suasananya di MPR itu lebih cepat, lebih baik,” tegas Johan.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI, November 2026
Leave a Reply