Almuzzammil Yusuf: Gibran Mundur atau DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat

MEDAN – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf, dalam keterangan pers di Jakarta pada Senin (9/11/2026), mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri menyusul putusan MK dan MA terkait persoalan ijazahnya. Jika Gibran tidak mundur, Almuzzammil meminta DPR RI menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dengan membangun komunikasi lintas fraksi sesuai mekanisme konstitusional.

Almuzzammil mengatakan, PKS terus menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat yang menghendaki agar polemik ijazah Gibran ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan konstitusi. Aspirasi tersebut perlu disikapi melalui jalur kelembagaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Ia menilai pengunduran diri Gibran merupakan langkah yang bijaksana setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah tersebut. Namun, apabila Gibran tidak mengundurkan diri, DPR RI dinilai perlu mempertimbangkan penggunaan HMP.

“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Almuzzammil.

Lebih lanjut, Almuzzammil menjelaskan bahwa penggunaan hak-hak DPR harus melalui mekanisme kelembagaan dan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Karena itu, PKS akan membangun komunikasi dengan berbagai fraksi di DPR RI untuk membahas langkah yang dapat ditempuh dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Menurutnya, komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi diperlukan agar setiap langkah memiliki landasan hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Proses tersebut juga harus mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga kehormatan lembaga negara.

“PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara,” tegasnya.

Melalui pernyataan tersebut, PKS mendorong agar polemik ijazah Gibran ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional dengan memperhatikan ketentuan hukum serta kewenangan masing-masing lembaga negara.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI, November 2026