MEDAN – Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, Abdul Rahim Siregar, mendesak Bapenda Sumut segera menggenjot penerimaan daerah. Hingga akhir Oktober 2026, realisasi pendapatan baru mencapai 71 persen dari target Rp11,66 triliun. Dengan waktu tersisa dua bulan, ia meminta Bapenda dan TAPD mengambil langkah konkret, terutama untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor dan mengoptimalkan penerimaan PBBKB.
Desakan itu disampaikan Abdul Rahim saat menanggapi pemaparan KUA-PPAS APBD Sumut Tahun Anggaran 2027 oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, dalam rapat Badan Anggaran DPRD Sumut di gedung DPRD, Senin (9/11/2026).
Abdul Rahim menilai realisasi pendapatan daerah Sumut yang baru mencapai 71 persen hingga akhir Oktober perlu menjadi perhatian serius. Pasalnya, target pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp11,66 triliun meningkat sekitar Rp280 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, sementara waktu untuk mencapai target tersebut hanya tersisa dua bulan.
“Kita masih meragukan kemampuan pencapaian target tersebut. Karena sampai akhir Oktober realisasinya masih sekitar 71 persen, sementara waktu yang tersisa hanya dua bulan. Ini harus menjadi perhatian serius Bapenda dan TAPD,” ujarnya.
Abdul Rahim mengingatkan agar pemerintah daerah tidak kembali gagal mencapai target pendapatan seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ia meminta Bapenda segera mengevaluasi strategi pemungutan dan menghadirkan langkah yang dapat memberikan hasil dalam waktu singkat.
“Kita minta Bapenda memikirkan terobosan apa yang bisa dilakukan dalam dua bulan ini agar target PAD dapat tercapai. Apa pun langkahnya, yang penting realistis, terukur, dan memberikan hasil,” katanya.
Salah satu sektor yang menjadi perhatiannya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan informasi yang diterimanya, kendaraan aktif yang membayar pajak di Sumut baru sekitar 50 persen. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya potensi penerimaan yang belum tergarap.
Ia membandingkan angka tersebut dengan Jawa Barat yang disebut memiliki tingkat pembayaran pajak kendaraan sekitar 80 persen. Menurutnya, Bapenda Sumut perlu memperluas jangkauan penagihan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar potensi PKB dapat dimaksimalkan.
“Kita berharap Bapenda bisa mengejar ketertinggalan ini. Kalau kendaraan aktif kita jumlahnya besar, tetapi yang membayar pajak baru sekitar 50 persen, berarti masih ada potensi PAD yang harus dimaksimalkan,” ujarnya.
Abdul Rahim juga menilai program pemutihan pajak dan pemberian hadiah bagi wajib pajak perlu diikuti peningkatan kualitas pelayanan. Bapenda harus memperluas akses pembayaran dan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat agar program tersebut berdampak pada peningkatan penerimaan.
Selain PKB, ia menyoroti potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Ia meminta Bapenda berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperoleh data distribusi bahan bakar yang akurat. Data tersebut diperlukan untuk menghitung potensi penerimaan sekaligus memastikan kewajiban pajak dari sektor tersebut terpenuhi.
“Jangan sampai potensi yang besar justru tidak tergarap maksimal. Bapenda harus aktif berkoordinasi dengan Pertamina dan membuka data distribusi bahan bakar. Dari situ kita bisa melihat berapa sebenarnya potensi PBBKB yang bisa diperoleh Sumut,” tegasnya.
Menurut Abdul Rahim, peningkatan pendapatan daerah penting untuk memperkuat kapasitas fiskal Sumut, terutama di tengah berkurangnya dukungan transfer dari pemerintah pusat. Penerimaan yang optimal diperlukan agar pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik tetap terjaga.
Ia berharap evaluasi pendapatan tahun 2026 menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan APBD 2027, sehingga target penerimaan daerah ditetapkan secara realistis dan didukung strategi pencapaian yang jelas.
Sumber: Harian Analisa, November 2026
Leave a Reply