JAKARTA – Presiden PKS Almuzzammil Yusuf (AMY) menginstruksikan seluruh pejabat publik PKS untuk menyisihkan sebagian gaji guna membantu warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam pembukaan Bimteknas PKS bagi legislator dan kepala daerah di Jakarta, Senin (19/10/2026), AMY juga meminta jajaran PKS menghadirkan layanan kesehatan darurat bagi masyarakat terdampak, mendorong penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan, serta memperkuat komitmen terhadap perlindungan lingkungan.
AMY menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan yang kian mengganggu masyarakat sejak Agustus hingga Oktober 2026. Asap karhutla menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan melintasi batas negara, sehingga mengancam kesehatan dan keselamatan warga.
“Negeri kita adalah negeri yang kaya hutan, namun sungguh memilukan, di sejumlah wilayah, anak-anak kita bahkan harus berjuang untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang paling mendasar: udara bersih untuk bernapas,” ujarnya.
Menurut AMY, dampak karhutla tidak berhenti pada gangguan kesehatan manusia. Kebakaran juga merusak flora dan fauna, menghancurkan habitat, serta mengancam keseimbangan ekosistem. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama, termasuk sebagai wujud keimanan dan komitmen menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Sebagai bentuk solidaritas, PKS mendorong bantuan bagi masyarakat terdampak, antara lain melalui dukungan pemadaman kebakaran dan pembagian masker. AMY menegaskan bahwa kepedulian tersebut perlu diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk dengan melibatkan para pejabat publik PKS.
“Kepada seluruh pejabat publik PKS, saya instruksikan agar memotong gajinya untuk membantu warga yang terdampak karhutla,” tegasnya.
Ia kemudian meminta komitmen para peserta Bimteknas untuk ikut membantu korban melalui penyisihan sebagian penghasilan. “Apakah Bapak dan Ibu siap memotong gaji untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak karhutla?”
Panitia kegiatan juga menyediakan barcode donasi sebagai sarana bagi peserta untuk menyalurkan bantuan. Selain dukungan finansial, AMY meminta kantor-kantor PKS di daerah dapat difungsikan sebagai rumah layanan kesehatan darurat bagi warga terdampak, terutama ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak di bawah lima tahun, dan lanjut usia yang rentan terhadap paparan asap.
Di sisi lain, AMY mendesak Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk bertindak lebih cepat dan tegas dalam menangani karhutla. Ia meminta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas pembakaran hutan dan lahan, baik individu, organisasi, maupun korporasi.
“PKS mengecam keras setiap tindakan pembakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh individu, organisasi, maupun korporasi. Itu adalah kejahatan besar!”
AMY juga meminta agar izin korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran serius dicabut, para pelaku diproses secara hukum, dan lingkungan yang rusak dipulihkan. Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman, tetapi harus menyentuh akar persoalan melalui pengawasan, penindakan, dan pemulihan ekosistem.
“Jangan biarkan kekuatan modal mengalahkan ketegasan hukum!” tegasnya.
AMY menambahkan, PKS turut menjadi salah satu pihak yang menginisiasi Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan (RUU PPIB) di parlemen. Ia menilai upaya perlindungan lingkungan membutuhkan kebijakan yang kuat dan berkeadilan agar kerusakan ekologis tidak terus berulang serta masyarakat yang terdampak memperoleh perlindungan.
Melalui instruksi pemotongan gaji, penyediaan layanan kesehatan darurat, dan dorongan penegakan hukum, PKS menegaskan komitmennya untuk membantu masyarakat terdampak karhutla sekaligus mendorong perlindungan hutan dan lingkungan secara berkelanjutan.
Sumber: DPP PKS, Oktober 2026
Leave a Reply