MEDAN — Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Utara, Usman Jakfar, meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap kenaikan harga ayam agar tidak membebani masyarakat maupun merugikan produsen. Hal itu disampaikannya dalam rapat DPRD Sumut bersama pengusaha dan sejumlah SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait melonjaknya harga ayam, Kamis (10/9/2026).
Usman mengatakan kenaikan harga pangan bukan persoalan baru di Sumatera Utara. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki mekanisme yang lebih efektif agar gejolak harga dapat segera ditangani tanpa mengorbankan kepentingan produsen.
“Kita berkali kali menghadapi kenaikan harga di Sumatera Utara, dan setiap kali harga naik, kita tidak bisa menemukan cara yg paling tepat agar harga tersebut segera diturunkan. Karena itu saya mengusulkan, ini pertama tugas TPD, dimana keberhasilan TPD adalah mengawal kenaikan harga, tentu dengan catatan tidak merugikan produsen,” ujar Usman.
Menurutnya, pengendalian harga perlu mencari titik keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai konsumen dan produsen. Harga yang terlalu tinggi dapat menekan daya beli masyarakat, sedangkan kebijakan yang mengabaikan kondisi produsen berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha.
“Jadi, masyarakat kita tidak terbebani, produsen juga tidak terbebani, jadi diambil jalan tengah,” lanjutnya.
Selain meminta pengawasan harga diperkuat, Usman mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) turut diaktifkan dalam menangani persoalan kenaikan harga tersebut. Ia menilai perlindungan konsumen perlu menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan harga kebutuhan pokok tetap berada dalam batas kewajaran.
Usman juga meminta adanya pemeriksaan terhadap dugaan permainan dalam rantai perdagangan ayam. Ia menegaskan, informasi mengenai kemungkinan praktik kartel tersebut masih berupa dugaan dan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan.
“Untuk produsen, saya membaca beberapa informasi, dan tidak menuduh. Dugaan sementara ada indikasi permainan kartel, maka kita minta untuk diperiksa, jika ada temuan-temuan mohon ditindak,” tegasnya.
Menurut Usman, pengawasan tidak boleh berhenti pada pembahasan di tingkat rapat. Ia menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga harga ayam kembali berada pada tingkat yang dinilai patut dan wajar.
“Terus terang kami akan kawal kasus ini sampai harga benar-benar memang harga yang patut, harga yang wajar,” ujarnya.
Usman bahkan mendorong tindakan lebih tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, ia menekankan bahwa langkah tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Mohon maaf, kalau memang tidak turun juga, kami rekomendasi agar perusahaan-perusahaan yang nakal agar diperiksa, kalau ada temuan, cabut izin usahanya,” tegas Usman.
Sikap tersebut menegaskan dorongan Fraksi PKS DPRD Sumut agar persoalan harga ayam ditangani secara menyeluruh, mulai dari pengawasan harga, perlindungan konsumen, hingga pemeriksaan terhadap rantai distribusi. Pengendalian harga, menurut Usman, harus tetap menjaga keseimbangan agar masyarakat memperoleh harga yang wajar tanpa mengorbankan keberlangsungan produsen.
Sumber: Unggahan Resmi Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut (Usman Jakfar), September 2026
Leave a Reply