Berita Terkini

Menu

DPR Desak Pemerintah Implementasikan UU Pengelolaan Keuangan Haji

sumut.pks.id,  JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amalia mengatakan, pembahasan demi pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2015 harus bisa menjadi batu loncatan bagi pemerintah untuk merapikan komponen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016.

Selain itu, Ledia berharap Pemerintah juga segera menindaklanjuti implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

"Diantaranya yaitu mengamanahkan pembentukan Badan Keuangan Haji," kata Ledia, di Jakarta, Rabu (22/4).

Diketahui, pembahasan penurunan BPIH 2015 hingga di angka USD 2717 melewati waktu yang cukup lama untuk mendapatkan kesepakatan antara panitia kerja (Panja) BPIH dengan Kementerian Agama (Kemenag). Panja BPIH dan Kemenag akhirnya menetapkan BPIH turun sebesar USD 502 dari nilai tahun lalu yang mencapai nominal USD 3219.

Selain dari komponen penerbangan dan pemondokan yang menjadi pengaruh utama turunnya BPIH, beberapa aksi efisiensi juga dilakukan terkait biaya layanan kloter, biaya transportasi, biaya manasik, biaya akomodasi embarkasi, dan beberapa hal lain. [kabarpks]

 

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " DPR Desak Pemerintah Implementasikan UU Pengelolaan Keuangan Haji "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM